Perlakuan Pajak atas Royalti dari Penjualan Musik di Spotify, Apple Music

Perlakuan perpajakan atas imbalan atau royalti yang diperoleh kreator musik, musician, indie artist, maupun record label dari pemutaran/penjualan musik di platform streaming digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, dan Deezer diatur secara spesifik dalam perundang-undangan pajak bisnis affiliate Indonesia.

Secara hukum perpajakan, penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan hak cipta lagu/musik dikategorikan sebagai Royalti (Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh).

1. Apakah Bisa Menggunakan PPh Final 0,5% (UMKM)?

TIDAK BISA.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 (dan PP 23/2018), PPh Final 0,5% UMKM tidak berlaku untuk:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Pekerjaan Bebas (termasuk seniman, pencipta lagu, penyanyi, pemusik).

2. Penghasilan yang berbentuk Royalti.

Oleh karena itu, penghasilan dari Spotify/Apple Music tidak boleh dihitung menggunakan skema PPh Final 0,5%, melainkan wajib menggunakan skema PPh Umum Orang Pribadi (melalui skema NPPN atau Pembukuan).

2. Skema Perpajakan untuk Musisi / Pencipta Lagu Perorangan

Bagi musisi atau pencipta lagu independen yang mengelola musiknya sendiri, skema yang paling umum dan optimal adalah menggunakan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) sesuai PER-17/PJ/2015.

A. Penggunaan Norma (NPPN)

• KLU 90002 (Kegiatan Pekerja Seni): Persentase Norma Neto pada umumnya adalah 50%.

• Cara Penghitungan:

  $$\text{Penghasilan Neto} = \text{Total Royalti Bruto} \times 50\%$$
  $$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$$
  $$\text{PPh Terutang} = \text{PKP} \times \text{Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh}$$

3. Jalur Distribusi Musik & Potongan Pajak (Withholding Tax)

Hasil streaming dari platform seperti Spotify atau Apple Music tidak ditransfer langsung ke musisi, melainkan melalui Distributor Digital / Aggregator (seperti DistroKid, TuneCore, CD Baby, Amuse, Ditto) atau melalui Publisher / LKM (Lembaga Manajemen Kolektif / LMKN).

Perlakuan optimalisasi pencatatan hpp pemotongannya terbagi menjadi dua skema:

Skema A: Menggunakan Aggregator Luar Negeri (DistroKid, TuneCore, CD Baby, dsb.)

1. Form W-8BEN (Pajak Luar Negeri / AS):

   • Platform/Aggregator yang berbasis di Amerika Serikat (seperti DistroKid atau TuneCore) wajib meminta pengisian Form W-8BEN.

   • Masukkan NIK / NPWP Anda pada kolom Taxpayer Identification Number (TIN). Dengan adanya Tax Treaty (P3B) antara Indonesia dan Amerika Serikat, tarif pemotongan Withholding Tax atas Royalti dapat turun dari tarif standar 30% menjadi 10%.

2. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24):

   • Potongan pajak sebesar 10% yang dilakukan oleh distributor luar negeri tersebut dapat dikreditkan (mengurangi) total PPh Terutang Anda di SPT Tahunan Indonesia melalui mekanisme PPh Pasal 24.

Skema B: Melalui Publisher / Aggregator / Label Lokal di Indonesia

Jika royalti dicairkan melalui perusahaan penerbit/label lokal di Indonesia:

• Perusahaan lokal tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 atas Royalti sebesar 15% dari jumlah bruto.

• Perusahaan wajib memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 kepada Anda.

• Bukti potong 15% ini sifatnya tidak final dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan Orang Pribadi Anda.

4. Simulasi Penghitungan Pajak Musisi Perorangan

Skenario:

Seorang musisi independen (Status TK/0 - PTKP Rp54 Juta) memperoleh total royalti streaming dari DistroKid sebesar $20,000 dalam setahun (asumsi konversi Kurs KMK = Rp300.000.000).

• DistroKid di AS telah memotong pajak Withholding Tax 10% ($2,000 = Rp30.000.000) karena sudah mengisi W-8BEN.